Berita Seputar Dunia Kerja - Rincian UMK Balangan Tahun 2000-2021
Bicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Berita Seputar Dunia Kerja - Rincian UMK Balangan Tahun 2000-2021 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Rentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, diterangkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang mesti ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan menentukan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jikalau dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab faktor yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Kebutuhan Hidup Cocok (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Acuan tersebut diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian poin penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang mesti Anda kenal, merupakan seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika tidak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang terus digiatkan oleh banyak buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran tertentu untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada bermacam jenis variabel serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi tentang upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh ataupun pelaksana bidang usaha, tentu saja Anda mesti mengertinya. Di bawah ini ada pengertian dan keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh mendapat upah sebagai penghasilan yang pantas.
Berpedoman pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil keputusan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pemastian besaran upah, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.
Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan itu.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga dapat mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh bentuk tunjangan tak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran baik secara segera maupun tak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tak diaplikasikan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat rujukan tersebut menurut kebutuhan hidup layak.
Sanksi, sekiranya terdapat perusahaan yang tak sanggup membayar upah terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat menjalankan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya sudah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi tersebut sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk terhadap hukum.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial.
Ketentuan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan negosiasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga isu ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
